KONAWE SELATAN — Persoalan pembayaran material pembangunan dan upah pekerja kembali mencuat di Kabupaten Konawe Selatan. Kantor DPD Partai NasDem Konawe Selatan yang berada di Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, resmi disegel oleh pihak yang mengaku sebagai perwakilan pemilik toko material bangunan dan pekerja.
Penyegelan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes karena pihak pemilik material dan pekerja mengaku hingga kini belum menerima pelunasan atas kewajiban yang berkaitan dengan pembangunan kantor tersebut.
Perwakilan pemilik bahan bangunan, Piter, kepada media ini, Senin (7/9/2026), mengatakan persoalan tersebut bermula pada tahun 2023. Saat itu, pihak toko material menyuplai berbagai kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan kantor DPD Partai NasDem Konawe Selatan di Kelurahan Palangga.
Namun, setelah pembangunan rampung, menurut Piter, masih terdapat sejumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan oleh pihak pengurus Partai NasDemKonawe Selatan.
“Bangunannya sudah selesai, tetapi sampai sekarang pembayaran sesuai dengan nota pengambilan material belum juga dilunasi,” ujar Piter.
Piter mengaku pihaknya telah beberapa kali mendatangi pengurus Partai NasDem Konawe Selatan untuk mempertanyakan penyelesaian pembayaran tersebut. Namun, ia menyebut, upaya tersebut belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Menurutnya, pihak pemilik material sebelumnya masih berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik. Bahkan, kata Piter, salah satu anggota DPRD Konawe Selatan dari Partai NasDem disebut telah membuat pernyataan tertulis yang memuat komitmen penyelesaian pembayaran kepada pemilik material dan pekerja pada Agustus 2026.
Namun, hingga batas waktu yang disebutkan tersebut, pembayaran yang diharapkan belum juga terealisasi.
“Sudah beberapa kali kami diberikan janji. Bahkan ada pernyataan tertulis untuk menyelesaikan pada bulan Agustus 2026. Tetapi sampai sekarang belum juga ada pelunasan,” katanya.
Pekerja Ikut Terdampak
Piter menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pemilik toko material. Sejumlah pekerja yang terlibat dalam pembangunan kantor tersebut juga disebut ikut terdampak karena hak mereka belum sepenuhnya diterima.
Ia mengungkapkan, salah seorang penanggung jawab buruh bahkan disebut terpaksa meminjam uang untuk menutupi pembayaran gaji para pekerja.
“Yang paling miris, ada penanggung jawab buruh yang sampai harus meminjam uang untuk membayar gaji pekerja. Ini tentu menjadi beban bagi mereka,” ungkapnya.
Piter juga menyampaikan bahwa situasi tersebut telah menimbulkan tekanan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pekerja di lapangan. Ia menyebut kepala tukang bahkan sempat mendapat intimidasi dari para pekerja yang menuntut agar hak mereka segera dibayarkan.
Menurut Piter, kondisi tersebut menjadi alasan pihaknya mengambil langkah penyegelan sebagai bentuk desakan agar persoalan pembayaran segera mendapatkan penyelesaian.
Minta DPP NasDem Turun Tangan
Atas persoalan tersebut, Piter berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem dapat memberikan perhatian dan melihat persoalan tersebut secara objektif.
Ia meminta agar persoalan antara pihak pemilik material, pekerja dan pengurus Partai NasDem Konawe Selatan dapat segera dimediasi dan diselesaikan secara baik.
“Kami berharap DPP Partai NasDem melihat persoalan ini secara objektif. Kami sudah sangat dirugikan. Ada pemilik material, ada pekerja dan ada buruh yang sampai sekarang menunggu hak mereka,” tegasnya.
Piter menambahkan, penyegelan dilakukan bukan semata-mata untuk mencari persoalan baru, melainkan sebagai bentuk desakan setelah berbagai upaya komunikasi dan permintaan penyelesaian yang menurutnya belum mendapatkan kepastian.
“Kami berharap ada itikad baik dan kepastian penyelesaian. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut dan semakin banyak pihak yang dirugikan,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pengurus DPD Partai NasDem Konawe Selatan terkait tudingan tunggakan pembayaran material dan upah pekerja tersebut. Konfirmasi dan hak jawab dari pihak terkait tetap terbuka untuk melengkapi pemberitaan.
Laporan: Redaksi
